Alur Praperencanaan PI & PKN

Template LHPIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PENELAAHAN INFORMASI AWAL (LHPIA)

Dasar predikasi minimal memuat 3 unsur, yakni What, When, dan Where

• Kerugian negara harus nyata dan pasti (dapat berupa uang/barang/surat berharga).

• Ada perbuatan melawan hukum (PMH) atau penyimpangan, yakni:

1. disengaja,
2. disadari dapat merugikan,
3. secara logis menimbulkan kerugian,
4. memperkaya diri sendiri/orang lain.

• Hubungan sebab-akibat antara PMH (penyimpangan) & kerugian negara digunakan sebagai dasar penentuan metode PKN yang tepat.

Template LHPIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PENELAAHAN INFORMASI AWAL (LHPIA)

• Permintaan PKN dapat diterima bila analisis atas bukti unsur 5W+2H telah memenuhi unsur kecukupan dan ketepatan bukti (sesuai SPKN), sehingga cukup alasan untuk dapat dilanjutkan ke tahap Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

Tujuan: Menentukan bukti yang cukup dan tepat untuk menetapkan predikasi awal, yang menjadi dasar pengembangan hipotesis pada tahap Perencanaan PI.

Metode Pengumpulan Bukti (SPKN):

• Inspeksi
• Observasi
• Permintaan keterangan (inquiry)
• Konfirmasi
• Perhitungan ulang (recalculation)
• Prosedur analitis
• dan/atau teknik lainnya

Prinsip Kecukupan & Ketepatan Bukti (SPKN):

• Cukup: Kuantitas bukti memadai sesuai risiko.
• Tepat: Bukti relevan, valid, dan andal.
• Banyak bukti belum tentu tepat!
• Pemeriksa menilai kecukupan dan ketepatan bukti dengan pertimbangan profesional dan skeptisisme profesional.

Sumber Bukti Tambahan:

• Data pemeriksaan BPK
• Informasi dari lembaga/organisasi yang kompeten
• Konfirmasi pihak berwenang
• Prosedur pemeriksaan pendahuluan (memperoleh informasi langsung dari entitas yang berkasus)

Pertimbangan Pemeriksaan Pendahuluan:

• Sensitivitas tinggi (banyak sorotan publik/lembaga)
• Materialitas besar (indikasi kerugian signifikan)
• Adanya kemungkinan PITP terjadi di tempat lain
• Hambatan pengumpulan bukti (risiko bukti hilang)

Kesimpulan PIA:

• ✔ Layak PI → Minimal terpenuhi unsur 3W (What, Where, dan When) dan setidaknya dapat menggambarkan unsur Who dan How/How Much.
• ✖ Tidak Layak PI → Alasan tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke Pemeriksaan Investigatif (PI).

Pertimbangan Keputusan:

• Pemenuhan unsur 5W+2H
• Hubungan logis antarunsur & hipotesis awal

• Sensitivitas, materialitas, & analisis biaya-manfaat
• Faktor pendukung lain (masa daluarsa kasus dan ketersediaan bukti)

Tujuan: Memastikan Informasi Awal (IA) relevan dan kompeten agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

• Relevansi: Apakah PITP termasuk dalam lingkup keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003)?
• Informasi yang perlu dipelajari:
1. Sumber dana program/aktivitas yang ditelaah
2. Profil program/aktivitas (tujuan, pelaksana, skema pelaksanaan)
3. Landasan hukum yang mengatur terkait pelaksanaan program/aktivitas tersebut

• Kompetensi/Keandalan:
• Sumber: Apakah informasi berasal dari pihak independen dan bisa diidentifikasi?
• Substansi: Apakah informasi didukung bukti yang valid dan lengkap?

Memastikan:

• Kasus berada dalam lingkup keuangan negara dan berindikasi merugikan keuangan negara
• Konstruksi kasus didukung dengan bukti dari Instansi Yang Berwenang (IYB)
• Tidak ada lembaga lain melakukan PKN atas kasus yang sama
• Tidak ada lembaga lain meminta PKN atas kasus yang sama

Konfirmasi:

• Sumber dana berada dalam lingkup keuangan negara
• Kasus dalam tahap penyidikan
• Tidak ada lembaga lain melakukan PKN atas kasus yang sama

Paparan harus menjelaskan unsur 5W+2H:

• Jenis PMH atau penyimpangan (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang digunakan)
• Siapa calon tersangka/pihak lain yang terlibat, disertai motif (mens rea) dan bukti pendukung
• Lokasi & waktu kejadian

• Bagaimana PMH atau penyimpangan dilakukan (rangkaian PMH)

• Kerugian yang timbul dan informasi status pengembalian

Tujuan: Memastikan konstruksi hukum dan perkiraan nilai kerugian sudah didukung dengan bukti agar dapat dilanjutkan ke tahap PIA.

Sumber:

• Keputusan BPK No. 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara
• Keputusan BPK No. 2/K/I-XIII.2/12/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK
• Panduan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2020
• Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

• Gunakan pendekatan 5W+2H dengan fokus pada

1. Mens rea, yakni why (niat)
2. Kecukupan bukti untuk menilai kausalitas antarawhat (penyimpangan) dan how much (besar kerugian).

• Bukti harus mendukung rangkaian PMH atau penyimpangan ➜ Mens Rea (niat jahat) & Actus Reus (perbuatan melawan hukum).
• Mens rea ditunjukkan dengan bukti pendukung:

1. PITP terjadi di lebih dari satu area/tahapan
2. Ada kesaksian pihak yang bertanggung jawab atau pihak lain bahwa penyimpangan dilakukan sengaja
3. Dokumen/kesaksian menunjukkan pelaku tahu akibat tapi tetap melanggar
4. Ada Conflict of Interest (COI) , seperti penerimaan dana/fasilitas

Sumber:

• Keputusan BPK No. 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara
• Keputusan BPK No. 2/K/I-XIII.2/12/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK
• Panduan Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2020
• Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli